Khafid Sirotudin
Seorang peserta Rakorwil UMKM Muhammadiyah zona Solo Raya di Universitas Aisyiyah Surakarta, Sabtu 20 Januari 2024, bertanya : Ada JSM (Jaringan Saudagar Muhammadiyah), SUMU (Serikat Usaha Muhammadiyah) dan PUPUKMU (Perhimpunan Pelaku Usaha Kecil Muhammadiyah) Jawa Tengah, mengapa tidak dijadikan satu?. Selaku Ketua LP-UMKM PWM Jateng, saya menjawab dan menjelaskan bahwa kehadiran serikat, perhimpunan, asosiasi saudagar, pebisnis, pedagang, pengusaha di lingkungan persyarikatan sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Sambil berjamaah melakukan berbagai kegiatan bisnis, kita “learning by doing” dan yakinlah suatu saat bertemu dalam suatu “sinergi gerakan ekonomi” keumatan dan persyarikatan.
Rasanya terlalu sumir apabila kita berdebat soal kelembagaan pelaku dan organisasi bisnis di lingkungan Muhammadiyah. Apalagi kapasitas bisnis di kalangan umat belum terlalu besar untuk bersaing dengan sebuah konglomerasi yang menguasai berbagai lini bisnis saat ini. Cobalah mencermati data 10, 30, 100 orang terkaya atau perusahaan terbesar di Indonesia. Kitapun bersyukur dengan hadirnya beberapa BUMM (Badan Usaha Milik Muhammadiyah) di lingkungan AUM, PTMA, Majelis tingkat PP/PW/PD Muhammadiyah.
Ada beberapa problem mendasar yang musti kita identifikasi dan rumuskan, untuk kemudian kita solusikan yang terbaik. Ambil contoh misalnya, Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain : BTM itu milik Persyarikatan atau milik anggota KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah); mengapa tidak semua BTM di Jateng mau berhimpun ke dalam Pusat (KJKS) BTM; bagaimana penanganan BTM yang bermasalah dalam likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas; perlukah penyematan brand “Muhammadiyah” dikoreksi (diganti) jika selama ini tidak memberikan kontribusi (profit dan benefit) kepada Muhammadiyah.
PT BPRS ASB (Artha Surya Barokah) telah berdiri di Jawa Tengah dan beberapa BPRS di wilayah lain, tetapi belum ada Perhimpunan BPRS di Lingkungan Muhammadiyah. Sementara di sektor perbankan nasional telah berdiri lama HIMBARA (Perhimpunan Bank-Bank Negara), PERBARINDO (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) dan ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah). Untuk lembaga keuangan non bank, banyak kita lihat Koperasi Simpan Pinjam, baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah. Pada KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) telah berdiri PBMTI (Perhimpunan Baitul Mal wa Tamwil Indonesia). Sebagian besar BMT/BTM belum dapat bergabung menjadi anggota PBMTI karena tidak memenuhi Standar Tata Kelola BMT yang Baik, sebagaimana dipersyaratkan secara ketat untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
JSM, SUMU dan MCEBI
Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) lahir tahun 2015, menindaklanjuti hasil Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar. Menurut Bambang Wijonarko, Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah 2015-2022 dan Ketua JSM Pusat, JSM diharapkan menjadi sarana berinteraksi bagi para pengusaha atau saudagar Muhammadiyah dalam memikirkan dan mengaktualisasikan gerakan riil ekonomi untuk kepentingan umat. Statemen itu sebagaimana dikutip beberapa media publik, diantaranya harian Republika edisi 11 Desember 2015. Betapapun kehadiran JSM di tingkat Wilayah dan Daerah telah memberikan manfaat –meski belum optimal– dalam menumbuhkan kesadaran baru pentingnya gerakan ekonomi berjamaah di kalangan umat dan warga persyarikatan.
Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) diluncurkan pada hari Minggu 16 April 2023 oleh Ketua PP Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta. SUMU adalah wadah untuk para pemilik dan pegiat usaha di Indonesia, khususnya pada lingkungan persyarikatan. SUMU adalah platform dan komunitas berbagi dan sinergi bagi para anggotanya untuk semakin memajukan usaha, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan berkontribusi positif untuk Indonesia. SUMU beranggotakan para pelaku yang sudah dan segera menjalankan usaha, terbuka untuk warga Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah (termasuk non muslim), dan berkomitmen menciptakan komunitas yang inklusif. SUMU dibawah koordinasi LP-UMKM PP Muhammadiyah, salah satu Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) yang memiliki mandat untuk mendesain, mendukung dan memfasilitasi agar UMKM di Indonesia semakin berkembang. Masih terlalu dini untuk menilai dan mengevaluasi kehadiran SUMU yang belum genap 1 tahun.
Setahun sebelum SUMU lahir, berdiri Muhammadiyah Center for Entrepreneurship and Business Incubator (MCEBI), yang dilaunching secara hybrid pada acara “Kick Off MCEBI dan Klinik Bisnis Bersama Sandiaga”, Selasa 01 Februari 2022, dari Rumah Dinas Menparekraf RI, Sandiaga Uno via streaming Youtube dan Zoom. MCEBI didirikan oleh 29 Lembaga Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). Kelahiran MCEBI dilandasi pemikiran dan kondisi ekonomi Indonesia pada saat pandemi Covid 19 yang berdampak luas terutama pada pelaku UMKM. Kiprah dari kalangan akademisi PTMA ini diharapkan banyak memberikan manfaat, terutama lahirnya studentpreneur (wirausaha mahasiswa) dan wirausaha muda lulusan kampus PTMA.
PUPUKMU
Perhimpunan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Muhammadiyah (PUPUKMU) Jawa Tengah lahir dari realitas keberadaan UMKM di Jawa Tengah yang berjumlah 1,45 juta unit dan terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat (BPS : 2022). PUPUKMU dilaunching saat Rakerwil LP-UMKM Jawa Tengah di Semarang, 6-8 Oktober 2023. Sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan yang menjadi penopang pendapatan keluarga. Sebagian lainnya bahkan menjadi sumber pendapatan utama keluarga, karena sebagai single parent.
Sejak awal diamanati sebagai Pimpinan LP-UMKM PWM Jawa Tengah 2022-2027, kami merumuskan beberapa kebijakan organisasi untuk pengembangan UMKM Muhammadiyah di Jawa Tengah. Kami berkomunikasi aktif dengan Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) PW Aisyiyah, BUEKA (Badan Usaha Ekonomi Aisyiyah) dan SWA (Sekolah Wirausaha Aisyiyah). Struktur organisasi dan kepemimpinan LP-UMKM PWM Jateng melibatkan 31 persen pengurus perempuan yang berasal dari Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, akademisi PTMA, pegiat UMKM lain dari luar pesyarikatan.
Beberapa program kegiatan yang telah kami lakukan, antara lain : Pengajian Rutin Ekonomi “Majlis Taklim Wolulasan” setiap bulan, Bakti UMKM berupa perawatan gratis mobil AmbulanMu sejak September 2023. Mulai akhir Desember 2023 hingga Februari 2024, kami lakukan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) UMKM Muhammadiyah di 6 wilayah atau zona eks karesidenan. Mengingat Jateng memiliki wilayah yang luas, 35 kabupaten/kota dan 576 kecamatan. Melalui forum Rakorwil, selain kami menggerakan “ghirah” UMKM di tingkat daerah, juga membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) PUPUKMU di setiap zona. Forum Rakorwil UMKM Muhammadiyah sekaligus menjadi sebuah kegiatan sinergi solutif dan integratif dengan MEK PW Aisyiyah dan Bidang Ekonomi PW Nasyiatul Aisyiyah.
Bagi kami LP-UMKM PWM Jateng, _start-up memang baik untuk mengawali sebuah usaha mikro dan kecil, tetapi untuk mampu sustainable membutuhkan kolaborasi dan inovasi gerakan yang berkelanjutan._ Mandiri itu membutuhkan sinergi dari segenap energi gerakan. Kehadiran JSM, SUMU, MCEBI, PUPUKMU musti disinergikan dengan UPP, ORTOM, PTMA, AUMKes di lingkungan internal persyarikatan dalam membentuk Ekosistem UMKM. Juga berkolaborasi dengan stakeholders (pemangku kepentingan) lain, baik pemerintah/eksekutif dan legislatif, serta berbagai kalangan organisasi profesi, asosiasi dan perhimpunan lain yang memiliki komitmen untuk memajukan UMKM di Jawa Tengah dan Indonesia.
Wallahu’alam
Pagersari, 3 Februari 2024
*) Ketua LP-UMKM PW Muhammadiyah Jawa Tengah
